PALI – Tidak lagi hanya omongan kosong. Masyarakat di Wilayah Kerja Pertamina Adera Pengabuan (WKP) kini muncul dengan catatan harian, foto, dan daftar nama – semua sebagai bukti bahwa praktik rekrutmen yang tidak adil dan pelanggaran ketenagakerjaan telah berlangsung lama. Sudut pandang mereka: ini adalah perjuangan untuk keadilan yang didasarkan pada fakta, bukan hanya desakan.
Seorang petugas keamanan yang minta anonim menunjukkan catatan bulanan yang ia susun dengan cermat. "Setiap hari, saya catat siapa yang bekerja, berapa jam – dan hampir tidak ada yang pernah dapat istirahat selama setahun ini. Kita bekerja 12 jam sehari, 7 hari seminggu – melanggar UU Ketenagakerjaan dan Cipta Kerja," katanya, sambil menunjuk angka-angka yang mencolok pada Sabtu (6/12/2025). Kekurangan personel yang tidak teratasi membuat mereka terjebak dalam siklus kerja tanpa jeda.
Yang paling menggemparkan adalah bukti tentang "tenaga ahli terselubung" yang dokumentasikan oleh Aliansi Pemuda Peduli PALI (AP3). Hadi Prasmana, Koordinator AP3, menunjukkan foto individu yang disebut-sebut sebagai titipan oknum. "Mereka hanya muncul sekali sebulan untuk menandatangani berkas, tidak tahu cara mengoperasikan peralatan dasar – tapi gajinya lebih tinggi dari pekerja yang benar-benar mengerjakan tugasnya. Bahkan ada yang ikut memutuskan siapa yang bisa bekerja," jelasnya dengan nada tegas pada Senin (8/12/2025).
Data dari kepala desa juga mengkonfirmasi penurunan drastis Tenaga Kerja Jasa Penunjang (TKJP): sebanyak 40% di fungsi HSSE, RAM, SCM, dan WO/WS telah pensiun atau resign dalam setahun – tanpa satupun rekrutmen baru. Kabar bahwa kontrak jasa driver KRP subkon akan berakhir bulan depan menjadi titik balik: warga menuntut rekrutmen berikutnya dibuka secara transparan, seperti masa lalu ketika PT PWS memberikan 70% kesempatan kepada putra-putri daerah.
Pada rapat bersama 19 kepala desa di WKP, mereka menyepakati untuk mengajukan semua bukti ini kepada Pertamina Adera dan Pemerintah Kabupaten PALI. "Kami tidak hanya mengkritik – kami juga memberi solusi: rekrutmen harus merata di semua desa WKP, dipantau oleh tim masyarakat, dan patuh pada Surat Edaran Bupati tentang open rekrutmen," tegas salah satu kades.
Wiko Candra dari Aliansi Masyarakat Lematang (AML) menambahkan bahwa mereka telah menghubungi Dinas Ketenagakerjaan untuk meminta pengawasan langsung. "Perusahaan tidak bisa lagi menyembunyikan diri di balik kata-kata 'transparansi'. Kami sudah membawa bukti – sekarang giliran mereka untuk bertindak," katanya.
Abu Rizal alias Ijal Bakrie, Ketua PAC GEMARLAB Tanah Abang, menetapkan tenggat akhir yang tegas: 12 Desember 2025. "Kalau sampai hari itu tidak ada respons yang jelas dan bertindak, kami akan membawa semua bukti ini ke depan Komplek Pertamina Field pada 15 Desember dengan ratusan massa. Semua orang akan tahu bahwa ini bukan masalah sembarangan – ini tentang hak-hak yang diambil alih," pungkasnya.
Sebelumnya, pada Minggu (7/12/2025), Manager Adera Field Adam Syukron Nasution menjawab melalui pesan digital: "Rekrutmen di Pertamina dilakukan secara transparan dan tanpa biaya. Oknum yang meminta pembayaran bukan kebijakan kami – silakan laporkan ke PCC 135." Namun, jawaban ini sama sekali tidak menyentuh bukti yang diberikan masyarakat tentang tenaga titipan, kekurangan security, atau prioritas tenaga kerja lokal.
Polemik ini kini berubah wajah: dari konflik yang samar menjadi tantangan yang jelas – antara bukti yang ada di tangan warga dan keinginan perusahaan untuk memelihara status quo. Jika tidak ada perubahan yang nyata, aksi yang direncanakan akan menjadi pementasan nyata bahwa keadilan yang mereka dambakan masih jauh dari jangkauan.
